Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi

Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi

Oleh: Strisno dan Rusdi

Abstract: This research is focused on analyzing the policy of education improvement quality. Based on the research on policy,using approach model on policy research, and the analysis in input, process, and output related to decision makers, it is found that there are difficulties in mechanism and technical problems in making policies, due to lack of understanding in variable of quality improvement of education. The result shows that the reguloation related to education improvement quality has not been made. The available policy is issued based on short-term needs. So it is necessary to organize a control in management accountability.

Arah kebijakan pendidikan nasional dititikberatkan pada peningkatan mutu, otonomi, dan peningkatan daya saing bangsa. Daya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang sanggup berkompetisi dalam hal kualitas dengan bangsa-bangsa lain. Beberapa komponen penting yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk itu di antaranya adalah penguasaan IPTEK bagi siswa dan sekaligus menjadi salah satu kunci keunggulan suatu bangsa di era globalisasi ini. Sementara itu, peningkatan sumber daya manusia merupakan faktor penentu lainnya sekaligus merupakan aset bangsa.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia kita cukup jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang masih jauh tertinggal untuk kawasan Asia sekalipun. Hasil penelitian beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa di antara tujuh sampel di Asia ternyata Indonesia merupakan negara yang memiliki produktivitas tenaga kerja paling rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah di Indonesia antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistim evaluasi, sarana pendidikan, materi ajar, mutu guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Namun, upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini diindikasikan dengan nilai hasil evaluasi belajar untuk berbagai bidang studi pada jenjang SMP dan SMA yang cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang berarti bahkan dapat dikategorikan konstan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Tedjasudhana (2000) merasa sangat prihatin dengan pendapat dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa standar kelulusan yang ditetapkan untuk UN yaitu 4,50 dianggap terlalu tinggi, padahal di Singapura nilai kelulusan adalah 6,5, di Malaysia 7, dan di Vietnam 5,5.

Dua faktor penting yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil, strategi pembangunan pendidikan lebih bersifat input-oriented, dan pengelolaan pendidikan lebih bersifat macro-oriented. Strategi input-oriented bahwa apabila semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku paket dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan maka secara otomatis sekolah dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan, Strategi pengelolaan yang macro-oriented berarti bahwa pengelolaan pendidikan diatur terlalu dominan oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).