PEMERINTAHAN FEDERAL DAN ADMINISTRASI SEKOLAH

PEMERINTAHAN FEDERAL DAN ADMINISTRASI SEKOLAH

Hubungan pemerintahan federal terhadap sekolah-sekolah umum di Amerika Serikat adalah unik. Di beberapa negara, pemerintahan nasional menjalankan pengontrolan langsung terhadap program sekolah formal dengan mengumpulkan pajak-pajak, memandatkan kurikulum mata pelajaran sekolah, dan menyelenggarakan keseragaman melalui birokrasi-birokrasi dan perwakilan-perwakilan pemerintahan yang sangat luas dan banyak sekali. Di Amerika Serikat, sebaliknya, pengaruh pemerintahan nasional pada program-program pendidikan adalah bersifat tidak langsung. Hanya ada sedikit keragu-raguan, bagaimanapun, bahwa pengaruh federal dalam pendidikan Amerika sudah bertumbuh dalam dua puluh tahun terakhir dan menjadi lebih langsung. Apakah tren ini akan berlanjut selama sisa abad ini tergantung pada sejumlah variabel-variabel, termasuk partai politik dalam armada-armada jasa, sosial, perekonomian, dan politik, dan misi sekolah-sekolah umum yang berubah.

Dalam bab ini, kami harus meninjau ulang peranan historis dari pemerintahan federal dalam pendidikan Amerika dan berupaya mencoba untuk mengindikasikan bagaimana pengaruh ini kemungkinan dapat mempengaruhi administrasi sekolah-sekolah lokal setempat baik pada saat sekarang ini maupun di masa-masa mendatang.

ASAL MUASAL KETERLIBATAN FEDERAL

Keterlibatan pemerintahan federal dalam pendidikan publik jauh lebih besar pada saat sekarang ini dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu. Program-programnyapun sudah berkembang, legislasi sudah lolos dan didanai, dan peraturan-peraturan pengadilan federal sudah mengubah sifat alami pola-pola sekolah lokal setempat. Ruang lingkup peranan pendanaan federal diindikasikan dalam Tabel 2.1.

Ketika negara kami ditetapkan, pendidikan juga secara nyata jelas disusun sebagai sebuah fungsi rumah dan gereja bahwa sekolah tidak disebutkan dalam Konstitusi tersebut. Malahan, peranan pemerintah dalam pendidikansudah berkembang karena kondisi-kondisi sosial, dan kekuasaan pemerintah untuk mempengaruhi sekolah sudah berkembang secara tidak langsung. Ketika Konstitusi tersebut sudah dikonsep, maka seluruh kekuasaan yang tidak secara spesifik ditetapkan pemerintahan federal dicadangkan untuk negara-negara bagian. “Kekuasaan yang diakumulasikan” yang didelegasikan kepada pemerintahan federal termasuk menaikkan pajak-pajak, pertahanan umum, dan mengumpulkan bea-bea cukai. Pendidikan, karena tidak diakumulasikan, jadi dicadangkan untuk negara-negara bagian atau orang-orang. Dua bab dalam Konstitusi tersebut secara jelas menetapkan hubungan ini. Artikel I, Bab 8 memberikan wewenang kepada Kongres “untuk meletakkan dan mengumpulkan Pajak-Pajak, Bea-Bea Cukai, Barang-Barang Import, Pajak-Pajak, dan untuk membayar Utang-Utang dan menyediakan Pertahanan umum dan Kesejahteraan umum Amerika Serikat”, dan amandemen kesepuluh menyatakan bahwa “kekuasaan-kekuasaan yang tidak didelegasikan untuk Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga tidak dilarang olehnya untuk Amerika Serikat, dicadangkan untuk Amerika Serikat secara berturut-turut, atau kepada orang-orangnya”.

Sementara provisi-provisi ini dapat diterima pada tahun 1780-an, maka peristiwa-peristiwa, seperti : industrialisasi, urbanisasi, perang-perang, depresi, dan kapasitas-kapasitas dalam transportasi yang meningkat dapat mengubah komposisi dan sifat alami bangsa tersebut. Konsep asli dari “dual pemerintahan” yang diuraikan dalam Konstitusi (federal dan negara bagian) sudah berkembang kedalam konsep “federalisme bangsa”. Dibawah “federalisme bangsa”, hubungan timbal balik dari pemerintahan-pemerintahan tersebut lebih cenderung saling melengkapi dan bukannya terbagi-bagi secara strata ; kue marmer berlawanan dengan kue lapis. Frase keseluruhan untuk “kesejahteraan umum” direntangkan untuk memperluas pengaruh federal pada pendidikan. Khususnya, penambahan Amandemen ke-14 pada Konstitusi mengesahkan dan merasionalisasikan sebuah peranan federal dalam pendidikan dengan menyebutkan : “tidak ada negara bagian yang harus ………. mencabut dan menghilangkan hak kehidupan, hak kemerdekaan, atau hak milik properti siapapun tanpa melalui proses hukum yang berlaku”.

Pengaruh federal pada pendidikan seringkali diidentifikasikan sebagai awal mula dengan Ordinance tahun 1785, yang membenarkan lahan untuk lokasi-lokasi sekolah di Teritori Barat Laut. Diawali dengan pengakuan Ohio terhadap Union pada tahun 1802, jumlah lot 16 dari setiap kotapraja dicadangkan untuk pemeliharaan sekolah-sekolah publik. Nilai dana-dana bantuan semacam itu dibawah Ordinance tahun 1785 pada akhirnya mencapai satu milyar dolar, dan dalam beberapa kasus-kasus, lahan-lahan ini dijual untuk meningkatkan penghasilan untuk konstruksi bangunan dan operasional-operasional sekolah. Hal pertama dari pengaruh federal pada pendidikan publik adalah penting karena menetapkan sebuah pola bantuan “kategoris”, yang bertentangan dengan bantuan umum; yaitu, tujuan bantuan diidentifikasikan. Nyata jelas, fakta bahwa pendidikan yang adalah merupakan bidang wewenang negara-negara bagian tersebut tidak diragukan lagi.

Dua tahun kemudian, Ordinance tahun 1787 menetapkan suri tauladan penjualan lahan-lahan federal yang diberikan kepada negara-negara untuk tujuan pendirian lokasi-lokasi sekolah. Dalam legislasi ini, maka pemerintahan federal mendukung pendidikan sebagai sebuah keadaan yang diinginkan : “Agama, moralitas, dan pengetahuan menjadi penting untuk pemerintahan yang baik dan kebahagiaan manusia, maka sekolah-sekolah dan sarana-sarana pendidikannya harus selamanya didorong”.

Pada tahun-tahun awal pada abad kesembilanbelas, pemerintahan Amerika Serikat mengasumsikan tanggung jawab khusus untuk pendidikan di Distrik Kolumbia (Washington, D.C.) dan untuk anak-anak Indian (Biro Urusan Sekolah-Sekolah Indian didirikan pada tahun 1824), tetapi undang-undang utama berikutnya yang memperluas pengaruh federal adalah Undang-Undang Morrill tahun 1862. Undang-Undang ini memberikan 300.000 acre untuk masing-masing negara bagian bagi masing-masing senator dan perwakilan dalam Kongres. Lahan ini secara spesifik diperuntukkan untuk pendirian perguruan tinggi-perguruan tinggi bidang pertanian dan kesenian mekanis (perguruan tinggi-perguruan tinggi bantuan dari lahan kami). Sekali lagi, adalah cukup signifikan bahwa legislasi yang menyediakan lahan ini untuk negara-negara bagian adalah bersifat kategoris, yaitu, untuk sebuah tujuan khusus yang diidentifikasikan oleh pemerintahan federal.

Menyusul Perang Sipil, sebuah pergerakan dimulai untuk menetapkan Kantor Jasa Pendidikan nasional. Kantor Jasa ini, pelopor Departemen Pendidikan Amerika Serikat, pada awal mulanya disusun sebagai sebuah badan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi-informasi. Berbicara di hadapan Kongres pada Bulan Juni 1866, Perwakilan Donnelly dari Minnesota mengkarakterissai peranan Kantor Jasa tersebut :

Sementara tidak akan memiliki kekuasaan untuk memasuki Amerika Serikat dan mencampuri sistem-sistem mereka, maka akan dapat mengumpulkan fakta-fakta dan melaporkan hal yang sama untuk Kongres, kemudian menyebar di seluruh negara …Akan membentuk sebuah sentimen publik yang akan membangkitkan aktivitas yang meningkat dari teman-teman pendidikan dimanapun juga, dan ketidaktahuannya akan bergerak dihadapannya.¹

Didirikan pada tahun 1867, Kantor Jasa Pendidikan sudah berlanjut terus menerus secara berkesinambungan dibawah beberapa nama-nama yang terkait. Pada tahun 1953, menjadi bagian dari Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan yang baru, dan pada tahun 1980, sebuah Departemen Pendidikan yang baru diciptakan. Misi awal Kantor Jasa Pendidikan pada tahun 1867 adalah sebanyak tiga kali lipat : rsiet, publikasi, dan penyediaan kepemimpinan kependidikan.

Ketika Presiden Jimmy menandatangani legislasi yang menetapkan sebuah Departemen Pendidikan yang baru pada tahun 1979, maka beliau menyebutnya “gerakan yang terbaik untuk kualitas kehidupan di Amerika”. Departemen yang baru tersebut menjadi perawkilan-perwakilan kabinet tiga belas yang terbesar ketujuh dalam pemerintahan federal, yang mempekerjakan 16.000 orang dan dengan sebuah anggaran yang diproposalkan sebesar empat belas milyar dolar. Dalam konsepsi awalnya, Departemen Pendidikan akan meliputi pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas, pendidikan kejuruan dan pendidikan masyarakat, riset kependidikan dan perbaikan kependidikan, pendidikan khusus dan jasa-jasa layanan rehabilitatif, divisi hak-hak sipil, dan komponen khusus untuk pendidikan dwi-bahasa dan pendidikan di luar negeri. Tren-tren yang sekarang ini menyarankan bahwa ruang lingkup aktual dari departemen tersebut kemungkinan berkurang secara signifikan dalam jangka waktu yang akan segera datang.

Tabel 2.1 Dimensi-Dimensi Keterlibatan Federal Dalam Pendidikan

          (perkiraan pada tahun 1981)

Program	Jumlah Dalam Dolar
Program Pinjaman Siswa Yang Dijamin	$ 1.095.000.000.000
Undang-Undang Pekerjaan dan Pelatihan Yang Luas dan Mencakup Banyak Hal (CETA-Departemen Perburuhan Amerika Serikat)	$ 3.118.000.000
Bantuan Dampak Sekolah	$ 932.000.000
Pendidikan Kejuruan	$ 767.000.000
Institut Pendidikan Nasional (riset)	$ 71.000.000
Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional	$ 1.007.000.000
Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas (57 program-program terpisah)	$ 5.364.000.000

MEMPERLUAS PENGARUH FEDERAL

Peranan pemerintahan federal dalam aktivitas-aktivitas pendidikan sudah meluas secara dramatis selama abad keduapuluh. Kepentingan perekonomian, politik, dan keamanan sudah mempercepat legislasi dan peraturan-peraturan pengadilan yang sudah mengubah peraturan-peraturan tradisional dari pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal dalam provisi pendidikan publik dan pendidikan swasta.

Sesudah Perang Dunia I, maka Kongres melaksanakan Undang-Undang Smith-Hughes tahun 1917 untuk mendorong perkembangan pendidikan kejuruan. Programa acara ini membutuhkan banyak uang untuk membayar gaji-gaji para gurunya, untuk mempersiapkan guru-guru dalam bidang-bidang mata pelajaran ilmu pertanian, ilmu perdagangan, dan industrial, dan untuk melaksanakan investigasi-investigasi yang akan membawa kepada pendidikan kejuruan yang diperbaiki. Undang-Undang Smith-Hughes merepresentasikan serangan penjebolan utama yang pertama oleh pemerintahan federal atas dukungannya terhadap program-program yang spesifik atau kurikulum mata pelajaran di sekolah-sekolah.

Bereaksi dengan efek-efek depresi yang utama, maka Kongres, pada tahun 1930-an, mengundang-undangkan sejumlah ukuran-ukuran pembebasan yang mempengaruhi program-program sekolah. Civilian Conservation Corps (1933), misalnya, menyediakan waktunya selama sepuluh jam per minggu dari pendidikan umum dan pelatihan kejuruannya. Dari tahun 937 hingga tahun 1947, kira-kira ada 2,7 juta orang-orang yang menerima pelatihan semacam itu. National Youth Administration (1935), pelopor Job Corps sekarang ini, adalah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para anak-anak muda yang mendaftar di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Program ini, yang dibubarkan pada tahun 1944, memiliki pendaftaran maksimal dari hampir satu setengah juta orang pada tahun 1940. Baik CCC dan NYA pada akhirnya bermerger kedalam program-program yang sudah dianggarkan oleh Kantor Jasa Pendidikan Amerika Serikat.

Beberpa undang-undang Kongresional tahun 1940-an lebih lanjut sudah memperluas peranan federal didalam pendidikan dan pelatihan. Undang-Undang Lanham (1941) menyediakan uang untuk membantu pemerintahan-pemerintahan lokal didalam pengkonstruksian dan opearsional sekolah-sekolah dimana aktivitas-aktivitas federal yang berkaitan dengan perang sudah menciptakan sebuah beban tersendiri. Pendanaan awal ini sudah berlanjut hingga saat ini melalui serangkaian Public Laws. Dua artikel legislasi ayng signifikan lainnya adalah Undang-Undang Vocational Rehabilitation (1943) dan Undang-Undang Servicemen’s Readjustment (1944). Undang-Undang ini, dan undang-undang yang berikutnya untuk veteran-veteran Korea dan veteran-veteran Vietnam, dapat menyediakan keuntungan-keuntungan pendidikan yang sudah memungkinkan lebih dari 27 juta orang pria dan wanita untuk kembali ke sekolah. Biaya dari serangkaian program-program ini diestimasikan sebesar 30 milyar dolar pada periode waktu tiga puluh lima tahun.

Tahun 1950-an membawa sebuah akselerasi pengaruh federal dalam pendidikan yang bahkan lebih besar. Peristiwa-peristiwa utama termasuk pendirian Yayasan National Science, pembentukan Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan (HEW), Public Law 531 untuk riset kooperatif antara HEW dan universitas-universitas, dan pengundang-undangan Undang-Undang National Defense Education.

Pendirian yayasan National Science pada tahun 1950 hanya merumuskan komunitas ilmu pengetahuan yang dikerahkan yang sudah eksis pada akhir Perang Dunia II. Tujuan NSF adalah “untuk mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan ; untuk memajukan kesehatan nasional, kemakmuran, dan kesejahteraan ; untuk mengamankan pertahanan nasional ; dan untuk tujuan-tujuan lainnya”. Empat fungsi-fungsi Yayasan National Science dikaitkan secara langsung dengan pendidikan : (1) untuk mempromosikan riset danpendidikan dasar dalam ilmu-ilmu pengetahuan ; (2) untuk mengawali dan mendukung riset dalam matematika, fisika, medis, biologi, tekhnik, dan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan lain ; dan (4) program-program yang mendukung untuk memperkuat potensi riset. Dimulai dengan sebuah anggaran sebesar 1,5 juta dolar pada tahun 1952, maka yayasan tersebut dapat mencapai sebuah anggaran yang diproyekkan sebesar lebih dari satu milyar dolar pada tahun 1981.

Formasi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan pada tahun 1953 dapat meningkatkan status pendidikan dalam birokrasi federal. Sebelumnya, Kantor Jasa Pendidikan sudah berada dibawah departemen-departemen yang tidak memungkinkan semacam itu, seperti : Departemen Interior dan Federal Security Agency. Penunjukan Komisaris Pendidikan secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat, dan formalitas Kantor Jasa Pendidikan sebagai sebuah komponen HEW yang utama, memberikan sebuah visibilitas pendidikan baru didalam pemerintahan federal.

Pengundang-undangan Law 531 pada tahun 1954 secara signifikan dapat meningkatkan pengaruh pemerintahan federal terhadap pemerintahan-pemerintahan Negara bagian mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan. Hukum ini memungkinkan bagi Komisaris Pendidikan untuk mengkontrak universitas-universitas dan perwakilan-perwakilan pendidikan negara bagian untuk melakukan riset, survei-survei, dan demonstrasi-demonstrasi dalam bidang pendidikan. Dalam realita, hukum ini dapat membantu departemen-departemen pendidikan di negara bagian untuk mengorganisir ulang, dan menetapkan sebuah mata rantai penghubung komunikasi langsung antara pegawai-pegawai pendidikan negara bagian dan pegawai-pegawai pendidikan federal. Pada tahun 1965, P. L. 531 digabungkan kedalam Title IV mengenai Undang-Undang Elementary and Secondary Education.

Sebuah peristiwa akhir yang signifikan dalam meningkatkan pengaruh federal selama tahun 1950-an adalah Undang-Undang National Defense Education pada tahun 1956. Undang-undang ini, yang dikenal juga dengan Public Law 85-864, menyediakan pinjaman-pinjaman kepada siswa-siswa, pusat-pusa riset, eksperimentasi dengan media, pendirian latihan bahasa asing, dan perbaikan jasa-jasa layanan statistik di departemen-departemen pendidikan di negara-negara bagian. Rasionalisasi pertahanan nasional sebagai tujuan dasar untuk pendidikan kemudian akan dapat membuka sejumlah program-program pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Program-program ini populernya dikenal sebagai proyek-proyek “alfabet” – BSCS (biologi), MACOS (studi-studi sosial), dan PSSC (fisika). NDEA juga mendorong kerjasama antara negara bagian dan negara federal, dan menyusun suri tauladan penyediaan bantuan federal untuk sekolah-sekolah swasta.

Tahun 1960-an membuktikan sebuah dekade batas air dalam tingkat pengaruh federal dalam pendidikan. Selama tahun 1960-an, lusinan dari kutipan-kutipan legislasi dapat meningkatkan peranan pemerintahan federal dalam operasional sekolah-sekolah, dan pemberian-pemberian dana sumbangan untuk pendidikan yang dikelola oleh pemerintahan federal bertumbuh sangat luar biasa banyak sekali. Diantara hukum-hukum dan program-program yang paling sangat mempengaruhi peranan pemerintahan federal adalah Undang-Undang Manpower and Training (1962), Undang-Undang Vocational Education (1963), Undang-Undang Civil Rights (1964), Undang-Undang Economic Opportunity (1964), Undang-Undang Higher Education (1965), Undang-Undang Elementary and Secondary Education (1965), dan Undang-Undang Education Professions Development (1967).

Undang-Undang Manpower and Training, dan secara berturut-turut Undang-Undang Comprehensive Education Training (CETA), membuka keseluruhan dimensi baru dari aktivitas federal dalam pendidikan dan pelatihan. Dengan mempergunakan Departemen Perburuhan Amerika Serikat sebagai sebuah saluran paralel untuk dana-dana tersebut, maka komitmen-komitmen federal dalam area ini melebihi tiga juta dolar pada tahun 1981.

Undang-Undang Vocational Education tahun 1963 menetapkan dana bantuan langsung dari pemerintahan federal untuk negara-negara bagian, tetapi mencakup sebuah ketentuan dan persyaratan dimana negara-negara bagian harus mengaplikasikan untuk pendanaan dengan mengajukan sebuah perencanaan kepada Komisaris Pendidikan. Suri tauladan ini sudah diulang-ulangi lagi dalam beberapa kutipan-kutipan legislasi semenjak tahun 1963, dengan demikian menempatkan negara-negara bagian didalam hubungan tanah jajahan dengan pemerintahan federal.

Dampak Undang-Undang Civil Rights tahun 1964 mengenai peranan federal dalam pendidikan adalah melalui mandatnya untuk sebuah studi (Laporan Coleman tahun 1966) mengenai peluang pendidikan. Survei mendapati bahwa mayoritas anak-anak sekolah di Amerika Serikat yang mengikuti sekolah-sekolah khusus yang terpisah, dan sekolah-sekolah yang terutamanya diikuti oleh siswa-siswa berkulit hitam dan kaum minoritas lainnya yang pada umumnya lebih rendah kedudukannya. Dampak nyata dari Coleman Report adalah pengaruhnya terhadap para pembuat undang-undangnya di Washington yang sangat sibuk untuk membuat konsep Undang-Undang Elementary and Secondary Education tahun 1965. Beberapa dari judul-judul atau program-program legislasi ini adalah merupakan respons-respons langsung terhadap penemuan-penemuan Coleman Report.

Undang-Undang Elementary and Secondary Education tahun 1965 adalah merupakan kutipan legislasi tahun 1960-an yang paling signifikan. Skala undang-undang ini, baik dalam pendanaan dan logistik, membuat pemerintahan federal sebagai rekanan utama dalam pendidikan Amerika. Dibawah Title I saja, beberapa dari sembilan juta orang anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga-keluarga dengan pendapatan yang rendah dapat diberikan bantuan pendidikan dalam bentuk program-program khusus.

Program-program ESEA, demikian mereka dikenal oleh praktisi-praktisi dalam bidang tersebut, diorganisir di seputar berbagai macam gelar-gelar dari bab-bab legislasi. Title I, misalnya, mengarahkan perhatian federal terhadap pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah. Title II meng-upgrade perpustakaan-perpustakaan sekolah dan meningkatkan materi-materi instruksional. Title II menyediakan jasa-jasa layanan yang spesifik untuk pengayaan, pedoman penuntun, dan remediasi akademik. Title IV menetapkan pendirian pusat-pusat riset untuk memperbaiki pemahaman kami mengenai proses pendidikan. Title V mengarahkan dana-dana tersebut untuk memperkuat perencanaan dan kapasitas-kapasitas riset dari departemen-departemen di negara-negara bagian. Undang-Undang Elementary and secondary Education tahun 1965 adalah betul-betul merupakan sebuah refleksi dari Great Society yang diimpikan oleh Lyndon Johnson, dan ketika sepenuhnya diimplementasikan, maka dapat menciptakan sebuah level ekspektasi partisipasi federal didalam pendanaan dan operasional sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat. Diamandemen hingga delapan title pada tahun 1974 dengan Public Law 93-380, ESEA secara virtual mencakup setiap aspek pendidikan, dengan etiket harga rata-rata sebesar 28 milyar dolar pada tahun 1974 hingga tahun 1978.

Undang-Undang Higher Education tahun 1965 dan Undang-Undang Education Professions Development tahun 1967 mencoba untuk meng-upgrade kondisi-kondisi untuk pelatihan personil pendidikan yang kompeten. Undang-Undang Higher Education, misalnya, mencakup duabelas title yang berkisar mulai dari bantuan perpustakaan hingga provisi beasiswa. Undang-undang ini, diamandemen pada tahun 1966, 1968, dan 1972, memfokuskan kebanyakan perhatiannya pada pelatihan level sarjana.

Legislasi federal pada tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an sudah terdiri dari penambahan-penambahan sedikit demi sedikit yang sangat spesifik terhadap kerangka kerja mendasar dari undang-undang tahun 1960. didalam konseptualisasi Francis Keppel, Komisaris Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Kennedy dan Johnson, maka pengaruh federal sudah menujukan lebih banyak pada kualitas dan bukannya pada tujuan-tujuan kuantitas dan kesetaraan yang sebelumnya.² Misalnya, Kongres ke-92 (1971-1972) mengamandemen Undang-Undang Civil rights tahun 1964 untuk mencakup Title IX, sebuah provisi untuk mengakhiri diskriminasi jenis kelamin baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi-perguruan tinggi.

Tindakan-Tindakan Pengadilan

Selama bertahun-tahun, tindakan-tindakan pengadilan secara signifikan sudah membentuk program-program dari sekolah-sekolah publik dan sekolah-sekolah swasta, dan oleh karena itu merupakan sebuah bentuk yang khusus dari pengaruh federal pada pendidikan.³ Seperti diuraikan oleh pihak berwenang Konstitusional, maka Mahkamah Agung dapat menguasai hanya pada provisi-provisi yang berada didalam daerah bidang kekuasaan ruang lingkup urusan federal. Provisi-provisi Konstitusional yang spesifik paling kerap disebutkan didalam kasus-kasus peristiwa penting yang menonjol.

Artikel I, Bab 8 (klausul kesejahteraan umum) : “Kongres harus memiliki kekuasaan untuk ………. menyediakan ……… Kesejahteraan umum Amerika Serikat ………“

Artikel III : “Kekuasaan Pengadilan harus meluas untuk semua Kasus-Kasus, dalam Hukum dan Kesetaraan, yang timbul dibawah Konstitusi ini ………. terhadap Kontroversi-Kontroversi antara Warga Negara dari Negara Bagian-Negara Bagian yang berbeda.“

Amandemen I  (klausul pelaksanaan bebas) : “Kongres harus tidak membuat hukum yang menghargai penetapan agama, atau melarang pelaksanaan bebas yang daripadanya ………“

(Klausul kebebasan berekspresi) : “Atau mengurangi hak kebebasan berbicara ………“

(Klausul kebebasan berkumpul) : “Atau hak orang-orang untuk berkumpul secara damai ………“

Amandemen I  (klausul keterlibatan sendiri) : “Tidak ada satu orangpun yang harus ……… mendorong untuk menjadi saksi dalam kasus kriminal terhadap dirinya sendiri.“

Amandemen VIII  : “………. Tidak ada hukuman yang kejam maupun hukuman yang tidak biasa yang dibebankan ……….“

Amandemen X : “Kekuasaan-kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga tidak dilarang oleh Konstitusi terhadap Negara Bagian-Negara Bagian, dicadangkan untuk Negara Bagian-Negara Bagian ……….“

Amandemen XIV (Klausul proses hak) : “Seharusnya tidak ada satupun Negara Bagian manapun yang berhak menghilangkan kehidupan, kemerdekaan, atau properti milik siapapun tanpa proses hukum yang seharusnya ……….“

Klausul perlindungan yang setara : “Tidak menyangkal perlindungan hukum yang setara terhadap siapapun mereka yang berada didalam wilayah yurisdiksinya.“

Mahkamah Agung secara konsisten sudah meninjau ulang kasus-kasus negara bagian dan menguasai area-area tertentu : keuangan dan organisasi sekolah, hubungan-hubungan gereja dan negara bagian, hak-hak dan tanggung jawab-tanggung jawab siswa, hak-hak dan tanggung jawab-tanggung jawab karyawan, diskriminasi ras, jenis kelamin, dan bahasa, dan batas-batas operasional sekolah. Secara kolektif, ratusan kasus-kasus yang ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung urusan-urusan sekolah sudah membatasi maupun memperluas jenis program-program yang dialami oleh siswa-siswi di sekolah. Disini ada beberapa kasus-kasus yang terkenal baik untuk mengilustrasikan ruang lingkup pengaruh dari sumber ini.

KEUANGAN Distrik Sekolah Independen San Antonio melawan Distrik Sekolah Independen Rodriguez (1973) : Di Texas, hampir satu setengah dari pendapatan operasional sekolahnya berasal dari sumber-sumber yang selain daripada dari negara bagian. Masing-masing distrik harus meningkatkan uang-uang tambahan untuk mendukung sekolah-sekolah mereka dan, di dalam kasus Rodriguez, siswa-siswa dari sebuah distrik yang lebih miskin dapat menantang validitas sistem pendanaan ini, mengklaim bahwa tidak dapat memenuhi klausul “perlindungan yang setara” dari Amandemen Keempatbelas. Didalam keputusan 5-4, pengadilan menegakkan sistem pendanaan di Texas karena : (1) sistem yang didiskriminasikan terhadap semua jenis-jenis dari siswa-siswa dan bukannya sekelas tunggal siswa-siswa, dan (2) tidak ada hak fundamental yang sudah dilanngar karena pendidikan itu sendiri bukanlah merupakan sebuah hak yang dilindungi secara Konstitusional.

HUBUNGAN GEREJA-NEGARA BAGIAN Meek melawan Pittenger (1965) : Sebuah undang-undang badan pembuat undang-undang Pennsylvania tahun 1972 memberikan wewenang kepada negara bagian untuk memungkinkan peminjaman buku-buku pelajaran kepada anak-anak sekolah non-publik. Undang-undang ini ditantang dibawah pemisahan gereja dan negara bagian dari klausul Amandemen Pertama. Pengadilan menganggap bahwa pinjaman buku-buku pelajaran sekuler yang disubsidi oleh negara bagian kepada non-publik, serta kepada anak-anak sekolah publik diperkenankan, tetapi bantuan langsung untuk sekolah-sekolah yang terkungkung pada satu aliran saja adalah tidak konstitusional. Semenjak Amandemen Pertama melarang negara bagian mendukung institusi-institusi keagamaan, maka kemungkinan keterlibatan politik dapat muncul dalam kasus-kasus bantuan langsung kepada sekolah-sekolah yang terkunkung pada satu aliran saja.

HAK-HAK SISWA Distrik Sekolah Komunitas Tinker melawan Distrik Sekolah Komunitas Des Moines (1969) : Selama era Vietnam, siswa-siswa di Distrik Iowa mempergunakan ban lengan ke sekolah untuk memprotes kebijakan pemerintahan. Ketika diskors dari sekolah, siswa-siswa tersebut mencoba mencari perintah pengadilan untuk mengendalikan pegawai-pegawai sekolah agar tidak membatasi aktivitas-aktivitas mereka. Mahkamah Agung menganggap bahwa negara-negara bagian tidak dapat mempertahankan dua standard-standard yang legal, yang satu untuk orang-orang dewasa dan yang satu untuk anak-anak. Karena siswa-siswa adalah orang-orang yang berada dibawah Konstitusi, maka pegawai-pegawai sekolah secara institusional kemungkinan melanggar hak-hak Amandemen Pertama siswa-siswa tersebut hanya ketika perilaku mereka akan dapat mencampuri operasional sekolah atau hak-hak dari siswa-siswa yang lainnya.

HAK-HAK KARYAWAN Dewan Regents melawan Dewan Roth (1972) : Dalam kasus yang berbasiskan universitas ini, seorang guru dipekerjakan secara tetap dalam periode jangka waktu selama satu tahun dan kemudian diberitahukan bahwa dia tidak akan dipekerjakan lagi. Guru tersebut menantang hak negara bagian untuk memberhentikan dia dari pekerjaannya tanpa adanya pemberitahuan dengan alasan pemberhentian atau tanpa adanya dengan pendapat mengenai permasalahan ini. Mahkamah Agung menegakkan hak negara untuk memecat berdasarkan pada interpretasi dimana Amandemen Keempatbelas menjamin proses yang seharusnya saja dalam hal dimana kepentingan-kepentingan kehidupan, kebebasan, atau hak milik properti dilibatkan. Kontrak satu tahun tersebut tidak menciptakan sebuah perkecualian dari pekerjaan yang berkesinambungan, dan oleh karena itu bukan merupakan sebuah “kepentingan hak milik properti”.

DISKRIMINASI RAS, JENIS KELAMIN, DAN BAHASA Dewan Pendidikan Swann melawan Dewan Pendidikan Charlotte-Mecklenburg (1971) : Pada tahun 1969, distrik sekolah Charlotte-Mecklenburg di California Utara sebagian besar tetap terpisahkan, kendatipun faktanya adalah bahwa 29 persen tubuh siswa-siswanya adalah berkulit hitam. Sebuah perencanaan penghapusan perbedaan tahun 1965 didasarkan pada penetapan wilayah daerah sudah gagal untuk mengintegrasi distrik tersebut, dan dewan sekolah tidak menghasilkan sebuah perencanaan baru. Sebuah perencanaan penghapusan perbedaan dipaksakan pada distrik sekolah oleh pengadilan distrik. Mahkamah Agung menganggap bahwa siswa-siswa didalam distrik tersebut diprotes oleh klausul “perlindungan yang setara” dari Amandemen Keempatbelas, dan bahwa “ketika pihak-pihak yang berwenang di sekolah melalaikan kewajiban mereka untuk menyediakan pertolongan-pertolongan yang dapat diterima“, maka pengadilan-pengadilan distrik memiliki kekuasaan untuk menciptakan pertolongan-pertolongan semacam itu. Kekuasaan-kekuasaan ini mencakup penugasan-penugasan guru, mendorong, atau memblokir konstruksi sekolah, dengan mempergunakan kuota-kuota rasial untuk penugasan siswa, dan menarik kembali zona-zona para peserta yang hadir.    

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PROSEDURAL Dewan Komisaris Sekolah melawan Jacobs (1975) : Dalam kasus ini, enam siswa yang terlibat didalam publikasi sebuah surat kabar menantang dewan sekolah yang mencoba untuk membatasi aktivitas-aktivitas mereka. Dewan sekolah mengejar kasus tersebut sesudah dikendalikan oleh peraturan-peraturan pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung mendapati bahwa siswa-siswa, didalam membuat dalih untuk kasus mereka, sudah gagal untuk secara nyata jelas mendefinisikan sebuah “kelas orang-orang yang secara bertentangan dapat terpengaruh oleh peraturan-peraturan”. Karena siswa-siswa sudah lulus dari sekolah pada waktu Mahkamah Agung bertindak, maka kasus mereka “berhenti memiliki validitas sebagai sebuah kontroversi”. Peraturan pengadilan yang lebih rendah, dengan 8-1 suara dibatalkan dan dianggap sudah tidak berlaku lagi karena tidak lagi mengaplikasikan pada siapapun yang terdampak oleh pembatasa-pembatasan yang dilakukan oleh dewan sekolah.

Kendatipun kita dapat menyebutkan beberapa kasus-kasus lainnya (khususnya Dewan Pendidikan Brown melawan Dewan Pendidikan Topeka), maka kasus-kasus ini mengilustrasikan tingkat dimana tindakan-tindakan dari pengadilan-pengadilan federal dapat dan memang betul-betul mempengaruhi administrasi sekolah. Kecenderungan selama tiga puluh tahun terakhir sudah mengarah kepada pengaruh yang lebih besar dari Mahkamah Agung, dan setiap administrator yang melakukan praktek di sekolah-sekolah publik dan sekolah-sekolah swasta harus menyadari dan memahami pengaruhnya. Tabel 2.2 mendaftarkan beberapa peristilahan-peristilahan legal dimana administrator sekolah harus merasa cukup familiar.

MENGUBAH PENGARUH FEDERAL

Seperti sudah kita lihat, pendidikan sudah lama menjadi titik pokok permasalahan didalam negara bagian dan hubungan-hubungan kepemerintahan federal. Umumnya adalah bahwa pendidikan adalah merupakan urusan federal, tanggung jawab negara bagian, dan fungsi lokal terbukti tidak cukup memuaskan sebagai sebuah cara untuk membedakan peranan-peranan diantara berbagai macam level-level pemerintah. Secara keseluruhan, dalam dua ratus tahun pendidikan pada bangsa ini, sudah ada sebuah pola pelanggaran batas federal yang nyata jelas berbeda kedalam negara bagian dan hak-hak dan tanggung jawab-tanggung jawa pemerintah lokal. Dalam realitanya, bagaimanapun, bahkan kurang dari sepuluh persen input pendanaan yang berasal dari pemerintahan federal kepada perwakilan-perwakilan negara bagian dapat membuat perbedaan diantara sebuah program pendidikan yang adil dan sebuah program pendidikan yang baik, sehingga partisipasi-partisipasi federal dalam pendidikan publik kelihatannya cukup penting.

Pola yang sudah muncul dalam abad ini, dari bantuan kategoris federal untuk pemerintahan-pemerintahan negara bagian dan pemerintahan-pemerintahan lokal, secara dramatis sudah meningkat dalam dua puluh tahun terakhir. Kendatipun, pada saat sekarang ini, pemerintahan federal bermaksud untuk menerbitkan “berkas dana bantuan” (berkas-berkas uang yang boleh dikeluarkan sesukanya), pola yang paling baru sudah menjadi salah satu dari legislasi yang sangat spesifik dengan mempergunakan komite-komite penasehat “anjing penjaga” dan sangsi-sangsi federal yang segera untuk pelanggaran. Khususnya, mengikat legislasi pendidikan dengan hak-hak sipil dan bukannya dengan kesejahteraan umum artinya adalah bahwa penyelenggaraan mandat-mandat federal finansial dan legal untuk keuangan-keuangan federal sudah tiba untuk dipandang baik dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Juga ada frustrasi yang meningkat dengan skala regulasi dan penyelenggaraan.

Sejauh ini, contoh yang paling dramatis dari ketegasan khusus dalam mandat-mandat federal untuk program-program pendidikan terjadi pada tahun 1975, ketika Kongres meloloskan Public Law 94-142, sebuah rancangan undang-undang “untuk memastikan bahwa anak-anak yang cacat sudah ada untuk mereka ………. Sebuah pendidikan publik yang sesuai dan bebas yang menekankan pada pendidikan khusus dan jasa-jasa yang terkait yang didesain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan unk mereka. “Public Law 94-142 mensyaratkan keduapuluh tiga halaman dari Buku Kode Amerika Serikat untuk menguraikan secara terperinci mengenai pengimplementasian, dan sudah menyimbolkan kendali-kendali federal terhadap pembuatan kebijakan lokal untuk beberapa pendidik-pendidik.

P. L. 94-142 memanfaatkan sebuah bahasa sedemikian spesifik dimana tidak akan ada kesalahan atau perkiraan mengenai maksud dari para pembuat hukum. Pendidikan khusus, misalnya, berarti “instruksi yang didesain secara spesifik dengan tanpa mengorbankan para orang tua dan wali-wali pelindung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan unik dari seorang anak yang cacat, termasuk instruksi di ruang kelas, dan instruksi di rumah sakit-rumah sakit dan institusi-institusi”. “Jasa-Jasa Terkait” berarti “transportasi, dan jasa-jasa pengembangan, jasa-jasa perbaikan, dan jasa-jasa pendukung lainnya (termasuk kemampuan berbicara, patologi dan audiologi, jasa-jasa layanan psikologis, terapi fisik dan jabatan, rekreasi, jasa-jasa layanan penyuluhan medis, terkecuali bahwa jasa-jasa layanan medis semacam itu harus untuk tujuan-tujuan diagnostik dan tujuan-tujuan pengevaluasian saja), seperti kemungkinan diwajibkan untuk dapat membantu seorang anak yang cacat”.

Legislasi terus menerus berlanjut dalam bahasa yang spesifik untuk menguraikan secara terperinci bahwa masing-masing negara bagian harus mengajukan sebuah perencanaan yang terperinci kepada Komisaris Pendidikan apabila negara bagian itu adalah untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan federal (untuk memenuhi hukum). Pada level lokal, sekolah-sekolah diwajibkan untuk membentuk sebuah “tim studi kecil” untuk masing-masing anak yang cacat dan untuk mengembangkan sebuah Perencanaan Pendidikan Individual (IEP) untuk masing-masing siswa yang memenuhi garis-garis pedoman legislasi. Akhirnya, hukum tersebut menghendaki penempatan masing-masing siswa dalam “lingkungan yang paling tidak membatasi” untuk pembelajaran (yang segera akan disebut sebagai “aliran arus utama”).

Sementara kita merasa bersimpati dengan legislasi Public Law 94-142 yang sudah lama tidak berlaku lagi, tidak ada satupun yang dapat merepresentasikan sebuah dimensi baru dari kendali federal terhadap bantuan kategoris. Ada level-level ketegasan khusus hukum yang baru dan peraturan-peraturan untuk pengimplementasian. Hukum, seperti peraturan-peraturan diskriminasi jenis kelamin dari Title IX dan amandemen-amandemen tahun 1976 terhadap Public Law 94-482 (pendidikan kejuruan), mendirikan badan-badan pengatur yang berkuasa yang disebut dengan “komite-komite penasehat” pada level-level negara bagian dan level-level lokal. Keanggotaan pada komite-komite dan dewan-dewan ini dikendalikan untuk memastikan publik yang waspada. Akhirnya, Public Law 94-142 secara nyata jelas menghubungkan pemenuhan terhadap hak-hak sipil dari mereka yang dilayani : “Tidak ada individu cacat yang berkualitas di Amerika Serikat ………. harus, semata-mata karena alasan kecacatannya, tidak diikutsertakan dari partisipasi, diingkari kebebasannya dari, atau dijadikan sasaran terhadap diskriminasi dibawah program apapun yang menerima bantuan federal”. Provisi ini, klausul diskriminasi, secara nyata jelas memberikan ganti kerugian kepada mereka yang merasa bahwa mereka tidak layak dilayani, dan menetapkan jasa-jasa layanan dibawah hukum sebagai sebuah “hak”. Oleh karena itu, sebuah level pertanggungjawaban yang baru ditetapkan untuk semua distrik-distrik sekolah yang menerima dana-dana federal untuk menetapkan program-program untuk memenuhi hukum mengenai lahan tersebut.

Apakah seharusnya peranan federal didalam pendidikan ? Pada sisi yang positif, nyata jelas kelihatan bahwa pemerintah federal sudah menghasilkan dan mengirimkan beberapa program-program kebutuhan sosial dan program-program kebutuhan komunitas di area-area dimana perwakilan-perwakilan lokal hanya bertindak sedikit saja. Pemerintahan federal juga sudah memperkaya program-program sekolah dan meng-upgrade kualitas pendidikan profesional. Khususnya, materi-materi kurikulum sudah diperbaiki, program-program keahlian dasar dan program-program pemberantasan buta huruf di-upgrade, perpustakaan-perpustakaan diperbaiki, pembebasan pendidikan yang diindividualkan, proses-proses pengevaluasian diklarifikasi, dan pokok permasalahan-pokok permasalahan yang kritis disoroti sebagai hasil dari partisipasi federal dalam pendidikan Amerika Serikat.

Pada sisi negatifnya, kita melihat bahwa didalam memperluas pengaruhnya kedalam ruang kelas, maka pemerintahan federal sudah mensubstitusi peraturan untuk kebijakan tersebut. Perubahan-perubahan yang sudah dimandatkan atau didorong kelihatannya jarang sekali dapat merefleksikan masukan lokal atau kebijaksanaan lokal, dan penggunaan perwakilan-perwakilan legal yang sekarang ini, seperti : Departemen Peradilan untuk memastikan pemenuhan regulasi sudah memberikan peranan federal dalam pendidikan dalam sebuah wawasan yang negatif.

Tanpa klarifikasi peranan federal didalam pendidikan, kami dapat mengharapkan sejumlah konfrontasi-konfrontasi antara perwakilan-perwakilan pendidikan federal, perwakilan-perwakilan pendidikan negara bagian, dan perwakilan-perwakilan pendidikan lokal. Apa yang akan terjadi, misalnya, apabila pemerintahan federal dapat mengembangkan tes-tes yang bereferensikan kriteria-kriteria nasional dalam keahlian-keahlian dasarnya ? Satu-satunya hal yang bisa dikatakan dengan kepastian adalah bahwa keberadaan federal yang signifikan akan tetap ada didalam pendidikan Amerika dan terus menerus mempengaruhi operasional-operasional sekolah di masa mendatang yang dapat diketahui dan diprediksi dari mulai saat sekarang.

Tabel 2.2 Peristilahan-Peristilahan Didalam Keputusan-Keputusan Pengadilan

Peristilahan	Definisi
Appalent	Pihak (penggugat atau terdakwa) pada level pengadilan yang lebih rendah yang, kalah pada level yang lebih rendah, mengajukan naik banding.
Class Action	Sebuah tindakan yang dilakukan atas nama orang-orang lain yang berada pada situasi yang serupa.
De Facto	“Sesuai fakta”, yang sebetulnya benar-benar terjadi.
De Jure	“Sesuai hukum”, terjadi sebagi akibat dari tindakan resmi.
Enjoin	Mewajibkan seseorang dengan sebuah keputusan untuk melaksanakan atau menjauhkan diri dari melakukan beberapa keputusan.
In Loco Parentis	“Sebagai pengganti orang tua” menuntut hak-hak, tugas-tugas, tanggung jawab-tanggung jawab orang tua.
Per Curiam	“Berdasarkan Pengadilan”, sebuah opini yang diraih oleh anggota-anggota Pengadilan tanpa mengidentifikasikan seorang anggota yang khusus sebagai penulisnya.
Moot	Sebuah pokok permasalahan yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan karena tidak lagi mengandung perselisihan.
Remand	“Mengirim kembali”, mengembalikan kepada pengadilan yang lebih rendah untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut.
Statute	Sebuah hukum yang diundang-undangkan oleh legislatif cabang pemerintahan federal atau pemerintahan negara bagian.
Summary Affirmance	Keputusan tanpa disertai opini oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memberikan sebuah efek yang mengikat terhadap peraturan pengadilan yang lebih rendah.